Wali Kota Bekasi Berjanji Lindungi Toleransi Meski Nyawa Taruhannya

Bekasi – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kembali menegaskan komitmen menjaga toleransi beragama di wilayahnya. Bahkan dia pun tidak akan mencabut keputusan yang telah dibuatnya terkait perizinan rumah ibadah. “Saya diajarkan bahwa Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Begitu juga sebagai Wali Kota Bekasi, saya disumpah oleh Undang-Undang untuk berlaku adil bagi semua umat beragama yang ada, baik Islam, Kristen, Katholik, Budha mapun Hindu. Semua sama di mata hukum. Saya mengimbau agar kita harus selalu menjaga hubungan antarsesama dengan sebaik-baiknya, tak terkecuali terhadap orang lain yang tidak seagama, atau yang lazim disebut toleransi beragama,” ujar Rahmat Effendi, Senin (19/12). Bahkan, kata dia, apabila diancam dengan tembakan pun ia tidak akan membatalkan keputusan yang telah dibuatnya. “Ditembak sekalipun saya tidak akan mundur dalam proses perizinan semua agama yang ada tidak terkecuali, apabila ada keputusan hukum yang mengikat, saya akan tunduk sebagai bagian dari ketaatan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” ungkapnya. Penegasan Wali Kota ini terhadap toleransi beragama, sejalan dengan visi misi Kota Bekasi yakni Maju, Sejahtera, dan Ihsan. Rahmat Effendi pun tak segan-segan meresmikan gedung ibadah umat Kristiani. Pada Minggu (18/12), ia meresmikan penggunaan Gereja GPIB Jatipon, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede, pascarenovasi. Renovasi Gereja GPIB Jatipon menghabiskan dana sekitar Rp 3,2 miliar, kini telah digunakan kembali oleh jemaatnya. Rahmat didampingi Lurah Jatibening Baru Aning dan Kasi Binmas Kementerian Agama Kota Bekasi Damanik S, kembali menegaskan pentingnya arti toleransi beragama. “Dengan direnovasi Gereja GPIB Jatipon ini, masyarakat mampu memberikan pemahaman dan pengertian yang baik tentang toleransi beragama, serta ikut serta membangun Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Majelis Jamaat GPIB Jatipon, Pdt Meinita Wungo Damping, mengatakan bahwa gereja direnovasi untuk menyediakan tempat ibadah yang representatif. “Jemaat kami sudah ada sejak 25 tahun yang lalu, untuk itu perlu dilakukan renovasi agar pelaksanaan ibadah lebih nyaman,” ujarnya. Dia pun mengapresisasi Kota Bekasi memiliki Wali Kota Bekasi bagi semua agama, semua agama diperlakukan sama. “Beberapa kali saya melihat beliau hadir di acara-acara keagamaan seperti kegiatan Islam tentunya, dan agama lainnya seperti Hindu, Budha, Kristen. Ini menunjukan seorang kepala daerah yang berkarakter dan mengayomi semua agama,” ujarnya. Imbauan Kamtibmas Kepolisian Resor Metro (Polrestro) Bekasi Kota mengeluarkan imbauan Kamtibmas terkait pemimpin perusahaan yang tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut Natal kepada karyawannya yang beragama Nonkristiani. Surat Imbauan Kamtibmas ini dikeluarkan Polrestro Bekasi Kota Nomor: B/4240/XII/2016/Restro Bekasi Kota pada 15 Desember 2016. Isinya antara lain, kepada pimpinan perusahaan menjamin hak beragama umat Muslim, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, untuk tidak memakasakan kehendak menggunakan atribut keagamaan satu agama tertentu seperti atribut Natal dan Tahun Baru. “Penekanan dalam Surat Imbauan Kamtibmas itu adalah pelarangan pemimpin perusahaan yang memaksa karyawannya menggunakan atribut keagamaan seperti topi Sinterklas,” ujar Kapolrestro Bekasi Kota, Kombes Pol Umar Surya Fana, Senin (19/12). Apabila ada karyawan Muslim, Budha, Hindu dengan sukarela menggunakan atribut Natal dan Tahun Baru dalam rangka memeriahkan suasana perayaan keagamaan umat Kristiani, kata Umar, silakan saja dilakukan seperti itu. “Silakan saja kalau dilakukan secara sukarela tanpa ada pemaksaan,” ujarnya. Dia pun membantah, kalau Surat Imbauan Kamtibmas tersebut melarang tempat-tempat perbelanjaan seperti mal dan toko-toko, memasang atribut Natal dan Tahun Baru. “Surat Imbauan itu, tidak seperti itu,” ujarnya, Terkait dengan teguran Kapolri untuk menarik Surat Imbauan Kamtibmas tersebut, Umar menegaskan akan mengikuti perintah Kapolri. Pihaknya, akan menarik surat tersebut dan merevisinya. “Akan kami revisi, sesuai perintah atasan (Kapolri) dan kami edarkan kembali kepada masyarakat,” pungkasnya. Mikael Niman/FMB Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu