UU CSR Rusak Iklim Investasi

Jakarta – Rencana DPR untuk membuat undang-undang (UU) tentang tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dikhawatirkan merusak iklim investasi di dalam negeri. UU tersebut bahkan diyakini mampu menghambat pertumbuhan investasi di sektor industri nasional. “Regulasi-regulasi seperti ini mengarah ke pelemahan iklim investasi. Kita sudah kalah dari Vietnam, dan jika ini diteruskan, kita bisa kalah dari Myanmar, karena mereka justru less regulated,” kata Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana di Jakarta, Rabu (7/9). Dia mencontohkan, negara-negara maju seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan justru berprinsip bagaimana agar membuat kebijakan seminimal mungkin. Karena jika regulasi terlalu banyak dunia usaha akan menarik diri. “Kalau dunia usaha ditargetkan untuk terus menghasilkan profit bagi negara, jangan cekik kita dengan berbagai peraturan yang membebani,” kata dia. Danang menambahkan, regulasi mengenai CSR perusahaan sebenarnya sudah ada, yakni di Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Hanya, implementasi dan pengawasannya yang tidak dilakukan dengan baik, sehingga pemerintah berpikiran untuk membuat regulasi baru lagi terkait hal itu. “Dan banyak pola-pola seperti itu selama ini, sehingga Indonesia justru menjadi cemoohan investor asing. Dengan segala hormat, regulator kita itu overregulated regulation. Bahkan presiden saja sampai sekarang kesulitan dan berusaha memangkas regulasi. Ini justru akan ada regulasi baru lagi,” ujar dia. Danang berharap, eksekutif dan legislatif dapat merapatkan barisan untuk lebih fokus memikirkan kondisi makro Indonesia. Terlebih, Indonesia sudah disalip Vietnam yang mampu mendukung industri dalma negerinya tumbuh dengan cepat. Anggota Komisi VII DPR Hamka Haq mengatakan, alasan legislatif membuat rancangan uu CSR adalah untuk memajujan kesejahteraan umum. Alasan itu pula yang mendasari DPR membuat Uu Perseroan Terbatas. “Tapi pada praktiknya di lapangan, ada korporasi-korporasi tertentu yang mengakali ketetapan tesebut. Mereka membuat sekolah sendiri, rumah sakit sendiri, dan lainnya untuk menjadi program CSRnya. Ini yang melandasi pemikiran kami untuk membuat uu baru, serta mempertegas kembali kebijakan yang ada agar sikap-sikap seperti itu tidak terjadi lagi ke depannya,” kata dia. Menurut Hamka, saat ini pembahasan rancangan uu CSR masih dalam pembahasan di panitia kerja (panja). Dia juga mengaku pembahasan belum mengarah ke angka persentase tertentu kewajiban CSR uang harus dibayarkan perusahaan. “Belum ada kesimpulan, masih sebatas wacana-wacana. Ada yang bilang 2%, 3%, sampai 10%,” ungkap dia. Hamka mengungkapkan, pihaknya juga akan mengundang semua stakeholder terkait untuk melakukan pembahasan agar ditemukan formulasi yang tepat. Revisi UU PT Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat mengatakan, akan lebih baik jika UU 40/2007 saja yang direvisi, dan tidak perlu membuat uu baru. “Alangkah eloknya kalau UU Perseroan Terbatas saja yang direvisi dan dimasukkan pasal yang berisi kewajiban dan kriteria-kriteria yang berkaitan dengan CSR. Ini lebih elok dan cerdas, karena UU kita sudah terlalu banyak,” terang dia. Satu perusahaan, kata dia, saat ini sudah dibebankan puluhan UU yang wajib dipatuhi beserta ancaman sanksi yang menyertainya. “Yang mendesak untuk dipikirkan saat ini adalah angkatan kerja yang harus diangkat secara formal agar memiliki hak-hak sosial. Dan untuk memberikan lapangan kerja formal, iklim usaha harus dikembangkan, sehingga investor mau berbondong-bondong datang ke Indonesia dan menyerap tenaga kerja,” terang Ade. Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arief Budimanta menilai, undang-undang No 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Perseroan Terbatas sudah cukup mewadahi aspirasi mengenai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Pasal tersebut telah memandatkan agar perseroan terbatas mengelola CSR mereka. Eva Fitriani/HK Investor Daily

Sumber: BeritaSatu