Terpidana Hukuman Percobaan Tetap Terpidana

Jakarta – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Hadjar Fickar menilai pendekatan DPR terlalu pragmatis dengan memutuskan terpidana hukuman percobaan bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Abdul menilai berapapun lamanya hukuman termasuk apakah hukuman masuk penjara atau hukuman percobaan, tetap saja seseorang harus dianggap sebagai telah pernah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah serta disebut terpidana. Menurut dia, aturan yang lalu sebenarnya telah jelas dan tegas menentukan seorang terpidana tidak menenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. “Ketentuan yang membolehkan pengkategorian kesalahan karena kelalaian hukuman percobaan tersebut sangat bersifat temporal karena pada dasarnya tidak akan pernah berlaku jauh ke depan dan akan tergantung dari dinamika pemikiran partai politik yang pragmatis atau membangun sistem yang adil,” kata Abdul di Jakarta, Senin (12/9). Abdul juga menilai DPR cenderung hanya mengakomodir kepentingan sesaat dalam proses pembuatan UU termasuk dalam pembahasan Peraturan KPU. “DPR cenderung pragmatis dengan mengakomodasi dan memperbolehkan terpidana hukuman percobaan ikut pilkada serentak 2017. Memang tidak bisa dihindari pertarungan antara kepentingan politik di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga termasuk PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang membolehkan terpidana hukuman percobaan,” ujar Abdul. Yustinus Paat/HA BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu