Mafia Minyak Penghisap Uang Negara, APBN Terampas

JAKARTA, RIMANEWS — Mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dinilai harus ikut bertanggung jawab atas merajalelanya mafia minyak di Indonesia. Kebijakan impor minyak dinilai hanya menguntungkan segelintir kelompok dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. “Hatta Rajasa selaku Menteri Koordinator Perekonomian seharusnya bertanggung jawab memberantas itu, dan tidak membiarkan mafia minyak merajalela di negeri kita,” kata politikus Partai Golkar Poempida Hidayatullah kepada wartawan, Kamis (12/6/2014). Hal itu dikatakan Poempida ketika dimintai tanggapannya mengenai masih kuatnya cengkraman mafia impor minyak. Poempida menambahkan, kondisi perminyakan Indonesia sudah sangat memprihatinkan. “Mafia minyak menikmati uang negara dari dua sisi, impor dan ekspor, sementara APBN berdarah-darah terus, subsidi terus membengkak, negara menambah utang terus. Ini sangat memprihatinkan,” jelasnya. Oleh karena itu, tegas Poempida, presiden mendatang harus mampu memberantas mafia minyak. Berbagai langkah strategis kebijakan minyak dan gas juga harus diambil. “Selama ini, mafia migas dibiarkan bergentayangan,” tutup tim sukses Jokowi-JK itu. (heng/merdeka) Baca Juga Pertumbuhan Kilang Minyak Harus Sesuai dengan Kebutuhan Indonesia Targetkan Produksi 825 Ribu Barel Minyak per Hari Raja Salman: Restrukturisasi Ekonomi Akibat Minyak Murah Menyakitkan Sambut Tahun Baru Harga CPO Menguat Pertamina Butuh Dana Rp 52 Triliun untuk Cadangan Minyak Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Polhukam , Minyak , mafia , APBN , Polhukam , Minyak , mafia , APBN

Sumber: RimaNews